Satu Keluarga di Jepang Tewas Bunuh Diri

Satu keluarga di Jepang, yang terdiri atas 5 orang, ditemukan tewas di dalam sebuah van. Diduga kelima orang ini tewas bunuh diri.

Lima jasad ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah van yang diparkir di area parkir Fujinomiya, perfektur Shizuoka, Jepang, pada Kamis (15/11) malam waktu setempat. Kelima jasad ini terdiri atas jasad seorang pria dan wanita yang berusia sekitar 30-an tahun, serta 3 jasad anak-anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 5, 7, dan 10 tahun.

Demikian seperti disampaikan oleh Kepolisian Fujinomiya dan dilansir Asia One, belum lama ini.

Polisi menduga kuat bahwa kelima orang ini tewas akibat keracunan gas karbon monoksida. Sebabnya, mereka sengaja membakar bongkahan arang di dalam kendaraan. Metode ini merupakan metode bunuh diri yang marak dilakukan di Jepang.

"Kami tengah menyelidiki kasus ini dengan adanya kemungkinan bunuh diri massal, karena mereka juga meninggalkan pesan terakhir," ujar juru bicara Kepolisian Fujinomiya.

Jepang yang memiliki populasi total sekitar 128 juta jiwa, dikenal sebagai salah satu negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Menurut catatan Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi, setiap tahunnya ada lebih dari 30 ribu warga Jepang yang bunuh diri.(RED/DTK)

FPI Desak Pemkab Karawang Tindak Jemaat Ahmadiyah

Ratusan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam mendatangi kantor pemerintah daerah setempat, Senin, mendesak tindakan tegas terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di daerah tersebut.

Para anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) Karawang itu menuntut Pemkab Karawang untuk melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 tahun 2011 secara serius serta meminta Pemkab tidak membiarkan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Karawang.

"Kami tidak ingin aksi kekerasan terjadi di Karawang hanya karena pihak berwenang (termasuk pemda) membiarkan kegiatan Jemaat Ahmadiyah," kata seorang pengurus FPI Karawang, Habib Gamal Abdul Naser, di Karawang, Senin.

Dikatakannya, unsur Muspida Karawang, khususnya bupati harus bisa bertindak tegas terhadap keberadaan dan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Karawang.

Jika tidak ada tindakan tegas, kata dia, maka pihaknya yang akan menghentikan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Karawang.

Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI tersebut juga telah ditindaklanjuti Gubernur Jabar melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12/2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Para pengunjukrasa dari FPI dan LPI menilai, hingga saat ini kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Karawang seperti tidak ada.

 Tetapi, kelompok tersebut sebenarnya ada di Karawang. Bahkan di beberapa daerah telah didirikan tempat ibadat khusus Jemaat Ahmadiyah. (RED/ANT)

Forum Buruh Jakarta Akan Demo ke Balaikota

Forum Buruh Jakarta akan menggelar unjuk rasa di kantor Balaikota dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Selasa (13/11).

Para buruh tidak akan menghadiri rapat penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Dewan Pengupahan DKI, yang akan digelar pada Selasa siang.

Pasalnya, pada rapat serupa yang digelar pada Jumat (8/11) silam, tidak membuahkan keputusan.

Ketua Dewan Pengupahan sekaligus Disnakertrans DKI, Deded Sukendar, menunda rapat penetapan UMP karena tidak dihadiri perwakilan pengusaha.

"Buruh memilih menggelar unjuk rasa di Kantor Balaikota dan Disnakertrans DKI pada hari Selasa," kata Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Mohammad Toha, kepada wartawan di Balaikota, Senin (12/11).

Ia mengatakan, perwakilan buruh yang duduk di Dewan Pengupahan DKI tidak akan hadir dalam rapat penentuan UMP 2013.

"Rapat pada tanggal 9 November silam yang dihadiri oleh beberapa perwakilan buruh telah menyerahkan rekomendasi agar UMP DKI 2013 sebesar Rp2.799.067 atau 141,45 persen dari KHL yang nilainya Rp1.978.789," ujar Toha.

Ia mengungkapkan, selama kurun waktu lima tahun lebih, nilai UMP DKI kerap di bawah dari hasil survei KHL pekerja lajang.

Berdasarkan catatan Forum Buruh Jakarta, survei KHL 2009, KHL pekerja lajang sebesar Rp1.314.059. Namun, UMP DKI 2009 yang diputuskan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI sebesar
Rp1.069.865 atau 81,42 persen dari KHL.

Survei KHL lajang di Ibukota pada 2010 sebesar Rp1.317.710. Sedangkan UMP yang ditetapkan Gubernur DKI sebesar Rp1.118.009 atau 84,84 persen dari KHL.

Penetapan UMP DKI 2011 sebesar Rp1.290.000 atau 92 persen dari KHL yang ditetapkan Rp 1.401.100.

 "Buruh berharap Gubernur DKI, Joko Widodo bisa melihat kondisi hidup buruh yang merana saat ini," ujarnya. (red/ANT)